Menyambut Hari Buruh atau May Day, sejumlah perwakilan buruh yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Jl Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). Perwakilan buruh yang umumnya kaum perempuan itu mengeluhkan minimnya upah yang diterimanya setiap bulannya. Selain itu, mereka juga menuntut memperoleh hak buruh sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain perbaikan upah, kami meminta pekerjaan kami diakui undang-undang, sama dengan buruh yang lain. Kami juga berharap mendapatkan hak yang sama dengan buruh lain, seperti hari libur

Salah seorang perwakilan buruh, Listiawati mengaku, setiap bulan, dirinya dan rekan-rekan sesama PRT lain menerima upah rata-rata Rp 500 ribu-Rp 600 ribu. Upah sebesar itu, tentu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Selain perbaikan upah, kami meminta pekerjaan kami diakui undang-undang, sama dengan buruh yang lain. Kami juga berharap mendapatkan hak yang sama dengan buruh lain, seperti hari libur," kata Listiawati.

Menanggapi keluhan kaum PRT itu, Jokowi menilai tuntutan mereka masih wajar. Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan dasar yang belum sepenuhnya tertangani. "Memang pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi lebih penting lagi pemerataan, jangan sampai nanti pendapatan di sini besar yang disini tidak," tandasnya.

Di sisi lain, Jokowi mengaku berkomitmen terwujudnya tiga layak bagi buruh dan pekerja Indonesia. "Buruh adalah bagian integral dari warga negara Indonesia, dan karena itu adalah wajib untuk mendukung dan memperjuangkan terwujudnya Tiga layak bagi buruh dan pekerja Indonesia yakni kerja layak, upah layak dan hidup layak," kata Jokowi.